Berapa Besar Penurunan Tarif Internet?
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

ilustrasi (inet)

Jakarta - April 2009, pemerintah menjanjikan adanya penurunan tarif internet. Menjelang 1 April 2009, prediksi tingkat penurunan yang diingkan regulator pun muncul. Seberapa besar?

Regulator memperkirakan, penurunan itu akan mencapai sedikitnya 40 persen. Besar penurunan itu adalah dari harga pasaran yang kini ditawarkan oleh seluruh penyelenggara jasa internet.

Penurunan tarif retail ini sejatinya dipicu oleh penurunan tarif sewa untuk infrastruktur jaringan (leased line) backbone internasional dan backbone dalam negeri yang dinilai telah turun signifikan.

"Tahun lalu leased line untuk backbone nasional telah turun 50 sampai 70 persen," jelas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada detikINET, Selasa (31/3/2009).

Demikian pula untuk penurunan tarif leased line backbone internasional. Kian banyaknya penyedia kabel laut (SKKL) membuat membuat harga sewa jaringan untuk akses konten luar negeri makin kompetitif.

"Dulu tarif sewa backbone internasional untuk 2 Mbps bisa 20-an juta rupiah. Sekarang sudah turun 9 juta-an," ungkap pria yang dulunya pernah bergabung dengan salah satu vendor jaringan asing ini.

Penurunan tarif retail internet ini berlaku sejak pemerintah menerbitkan kebijakan baru tentang skema tarif internet. Beleid ini akan diumumkan seusai pemilu legislatif 9 April 2009.

"Peraturannya masih difinalisasi," singkat Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto, kepada detikINET.

Kebijakan penurunan tarif internet ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan Keputusan Dirjen Postel (Kepdirjen).

"Sebagai perbandingan, dulu regulasinya berdasarkan Permenkominfo No.3/2007 tentang sewa jaringan dan juga Kepdirjen No.115/2008 tentang dokumen sewa jaringan Telkom sebagai penyelenggara jaringan, penyedia layanan, sewa jaringan dominan," tandas Gatot.

ditunggu aja deh perkembangannya..

semoga cepat direalisasikan deh

Enaknya yang tinggal di Surabaya....
-------------------
Telkom siapkan infrastrukturnya, Surabaya menuju kota digital
07/04/2009 11:18:29 WIB
Oleh Imam Ghozali
SURABAYA, INVESTOR DAILY

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota digital. Pemkot menyiapkan tiga langkah untuk mewujudkan Surabaya Multimedia City.

Wakilota Surabaya Bambang DH mengatakan, tiga langkah itu adalah Surabaya Broadband Government and Education, Surabaya Broadband Citizen dan Surabaya Broadband Community.

Demikian dikatakan Walikota Surabaya Bambang DH di sela peresmian Kampung Digital di Desa Made, Sambi Kerep, Lakarsantri, Surabaya, Senin (6/4). Peresmian Kampung Digital itu disaksikan Direktur Human Capital & General Affair PT Telkom Faisal Syam, serta Executive General Manager (EGM) Telkom Divre V Jatim Triana Mulyatsa.

"Semua jaringan infrastruktur teknologi telekomunikasi sudah terpasang. Sekarang tinggal bagaimana memanfaatkannya. Dan, ini sangat pas untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota digital," kata Bambang.

Langkah pertama adalah Surabaya Broadband Government and Education. Ini memberi edukasi internet kepada komunitas pelajar dan para pamong praja di seluruh kecamatan di Surabaya. Telkom melatih 1.000 aparatur kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya tentang akses internet.

“Selain itu, penggunaan layanan digital sedang dipesiapkan secara menyeluruh seperti penggunaan sidik jari untuk Single Identity Number (SIN), CCTV dan lain-lain,” kata dia.

Setelah itu, Pemkot Surabaya menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di berbagai area publik, seperti taman kota, mal, kampus, terminal dan bandara. Ini untuk menggerakkan Surabaya Broadband Citizen.

Sedangkan Surabaya Broadband Community, Pemkot bekerja sama dengan Telkom akan mengedukasi warga, komunitas seperti pelajar, di lokasi Taman Kebon Bibit / Techno Park dan menggelar beberapa even lomba penggunaan internet bagi komunitas-komunitas tertentu.
Bambang menjelaskan, banyak manfaat yang bisa diambil dari kehadiran teknologi. Teknologi bisa memaksimalisasi ajang transaksi bisnis online antarpasar tradisional ataupun mencari pasar baru di dalam dan luar negeri melalui internet. “Contohnya konsep urban farming di Desa Made sangat mungkin dilakukan di wilayah kota Surabaya yang sudah sangat terbatas lahannya,” kata dia.

Desa Made terletak di kecamatan Sambikerep, Surabaya Barat ini terkenal dengan sebutan Desa Made Urban Farming. Hal ini dikarenakan sebagian besar warganya memperoleh penghasilan dari pertanian.

Sementara itu, Triana mengakan, dengan adanya hotspot dan Broadband Learning Center (BLC) mini, kata Bambang, bisa menjadi tempat berlatih internet bagi seluruh warga, pelajar atau pejabat publik.“Untuk broadband citizen, Telkom berkomitmen menyediakan akses free Speedy hotspot Wi-Fi di 100 lokasi taman kota, jalan pedestrian, dan area publik,” kata dia.

Dengan akses internet hotspot serta BLC mini yang dibangun Telkom, Triana berharap perekonomian Desa Made bisa tumbuh pesat melalui pemanfaatan e-commerce. Dengan dibangunnya Kampoeng Speedy, masyarakat Desa Made juga dapat memasarkan produknya melalui internet.

Triana menjelaskan, pada tahap awal, sedikitnya 100 Kampoeng Speedy dibangun di Surabaya. Targetnya, akhir 2009, ada 1.000 Kampoeng Speedy di Jawa Timur. Selain mempercepat terealisasinya Jatim e-Province, Kampoeng Speedy diproyeksi bisa meningkatkan user internet di Jawa Timur sebesar 5% dari angka semula, 15%.

"Kalau user internetnya tumbuh sampai ke kampung-kampung, tarap perekonomian masyarakat pasti semakin meningkat," kata Triana.

Kampung yang menjadi prioritas utama implementasi Kampoeng Speedy, menurut Triana, adalah kampung-kampung besar yang banyak warganya suka bercengkerama di balai-balai RW. Di wilayah tersebut mulai tumbuh produksi rumahan seperti kerajinan kecil dan sentra-sentra industri UKM. ***

surabaya TELKOM-nya emang tob, berani urusan akses data...

dulu telkometinstan aja lebih rame disono daripada jakarta...

Jumat, 10/04/2009 07:13 WIB
APJII Masih Nge-blank Skema Penurunan Tarif Internet
Ardhi Suryadhi - detikinet

Jakarta - Menkominfo Mohammad Nuh belakangan santer menyuarakan bakal melakukan penurunan tarif internet. Namun di sisi lain, rencana tersebut masih belum terbayang dengan jelas oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Dikatakan Ketua APJII Sylvia Sumarlin, pihaknya masih belum punya bayangan skema penurunan tarif yang akan diusulkan pemerintah nantinya. Mereka pun ikut tak sabar menanti.

"Kami juga ingin tahu cost structure-nya Pak Menteri (Menkominfo-red.). Tapi dari APJII sendiri masih belum terbayang," ujarnya ketika diwawancara detikINET.

Menurutnya, hal itu kemungkinan baru bakal jelas ketika para pemangku kepentingan di industri ini melakukan urung rembuk dalam sebuah pertemuan. "Besok (minggu depan-red.) baru mau ada pertemuan antara operator, seluruh ISP dan pemerintah," lanjut Sylvia.

Nah, jika dalam pertemuan tersebut pemerintah menawarkan sebuah harga yang 'menarik', APJII pun tak akan sungkan menerimanya. "Kalau Pak Menteri punya barang yang bagus ya kita beli dong," tandasnya.

(ash/ash)

Jumat, 10/04/2009 10:57 WIB
Pemerintah Hati-hati Turunkan Tarif Internet
Ardhi Suryadhi - detikinet

Jakarta - Pemerintah yang diwakili Depkominfo sampai saat ini masih belum mengumumkan berapa besar tarif internet yang akan diturunkan. Mereka mengaku perlu berhati-hati dalam membuat keputusan.

"Kami sedang menyusun formula pentarifannya, baru kemudian implementasi dari ISP (Internet Service Provider/ISP)," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto ketika berbincang dengan detikINET.

Ditambahkannya, Depkominfo tak mau gegabah dalam meramu formulasi tarif yang tengah dibuat tersebut. Jangan sampai tarif yang diturunkan sangat besar, tapi malah mengorbankan kualitas layanan.

"Kami harus hati-hati jangan sampai penurunan besar, ujung-ujungnya bandwidth terbatas dan banyak masalah di network. Idealnya, tarif murah dan kualitas bagus," tukas Gatot.

Meski demikian, untuk menuju impian ideal tersebut, disadari Gatot tak akan dapat diraih dengan mudah, Depkominfo pun saat ini masih memutar otak guna menghasilkan formulasi yang tepat. Jika sudah selesai baru akan ditawarkan kepada para pemangku kepentingan seperti para ISP dan operator.

(ash/ash)

Mau turun aja repotnya minta ampun. Coba kalau naik pasti ngga serepot ini. EMANG DASAR !

'Harga BWA lebih rendah dari 3G'
Tarif Internet belum bisa diturunkan

JAKARTA: Departemen Komunikasi dan Informatika memastikan harga pita frekuensi untuk broadband wireless access (BWA) lebih rendah dari harga pita untuk telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan pemerintah belum menetapkan harga dasar pita BWA yang akan ditenderkan akhir April.

"Seperti halnya dalam tender 3G, harga dasar pada tender untuk pita BWA juga akan ditentukan pada last minutes. Hal tersebut merupakan yang paling krusial dan saat ini hal tersebut sedang dibicarakan antara Depkominfo dengan Depkeu," ungkapnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, pemerintah akan mengumumkan harga dasar BWA secara resmi pada saat pelaksanaan lelang frekuensinya.

Namun, sejumlah operator dan vendor asing penyedia perangkat BWA menduga nilai yang akan ditawarkan pemerintah adalah sekitar Rp1 miliar/MHz.

Ketua Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Baratha Wisnuwardhana mengungkapkan apabila harganya sebesar itu, operator menilai sangat mahal karena paling tidak harus membeli pita selebar 15 MHz.

"Yang dikhawatirkan adalah hanya operator besar saja yang sanggup membeli pita BWA tersebut. Kami menginginkan harga untuk pita BWA adalah sebesar Rp10 juta per MHz," katanya.

Pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan konsep harga pita atau biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi harus dihitung mundur dari berapa harga ritel akses Internet yang ingin ditetapkan regulator.

"Dari harga akses tersebut akan dapat ditentukan berapa BHP-nya dan perhitungan penggunanya per tahun, harga BHP sebesar Rp100.000 per pelanggan per tahun adalah wajar. Sudah waktunya regulator tidak mencari duit dari BHP," ungkapnya.

Rendahnya harga dasar tender BWA sangat berhubungan dengan tarif ritel Internet. Menkominfo Mohammad Nuh sendiri berencana menurunkan tarif Internet pasca-Pemilu legislatif bulan ini.

Penyelenggara jasa Internet (PJI) di Indonesia tidak bersedia menurunkan tarifnya bulan ini sebagaimana instruksi dari pemerintah tersebut karena alasan menjaga kualitas layanan.

Vivi Mariska, Vice President Marketing & Promotion PT Melvar Lintas Nusa (Melsa), mengungkapkan keputusan pemerintah soal tarif Internet belum jelas karena tidak ada perincian atas kebijakan tersebut.

"Sebelumnya sudah diputuskan [tarif] turun mulai April ini, tetapi hingga kini kami belum terima edaran dari pemerintah soal itu. Jadi, kami anggap itu sebatas imbauan," katanya kepada Bisnis di Bandung, akhir pekan lalu.

Hal senada diungkapkan GM Marketing and Channel Management PT Indosat Mega Media (IM2) Rahmat Halomoan Rambe bahwa operator telekomunikasi di Indonesia juga saat ini tengah mengalami fase peralihan pendapatan dari bisnis tradisional seperti suara dan SMS ke layanan baru yakni akses data dan Internet.

Konten lokal

Di sisi lain, sejumlah negara mempertanyakan kebijakan Departemen Komunikasi dan Informatika terkait dengan persentase kandungan lokal pada tender penyelenggaraan broadband wireless access (BWA) yang dinilai terlalu tinggi.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan kemungkinan akan ada komplain atau sekadar mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Namun, sudah kami jelaskan di Jenewa dan sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh negara lainnya di forum World Trade Organization [WTO]." (Muhammad Sufyan) (arif.pitoyo@[tautan dihapus])

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

yah ... buntutnya kan APBN lagi yang di sedot buat budget depkominfo ini .. dulu UU ITE 30T kalau gak salah .. coba .. kemana dipakainya ?

Ditjen postel ... mungkin bersinggungan dengan menkominfo ...

CMIIW

Quote:
an_kidd said:
mudah2an benar teralisasikan tanpa penurunan kualitas
gw harap malah harusnya kualitasnya tambah baik

Mudah-mudahan aja, bro!
Karena perlu kita ingat:
Tarif turun = Permintaan MENINGKAT.
Dan apabila peningkatan PERMINTAAN tidak disesuaikan dengan peningkatan KAPASITAS, maka mau G mau apa yang namanya KUALITAS itu pasti akan MENURUN.

Mungkin nantinya yang bisa menawarkan murah adalah dari Telkomsel...
----------------------------------------------------
Telkomsel raih pita 50 MHz gratis
Pola konsorsium dinilai tidak mengakomodasi asing

JAKARTA: Telkomsel memperoleh frekuensi broadband wireless access (BWA) di pita 2,3 GHz selebar 10 MHz tanpa membayar up front fee di lima paket pengerjaan proyek universal service obligation (USO) sehingga totalnya menjadi 50 MHz.

Santoso Serad, Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP), mengatakan Telkomsel memperoleh insentif tersebut karena mereka memenangi proyek USO untuk lima paket yang ditenderkan tahun lalu.

"Hak memperoleh dan menggarap frekuensi BWA sebesar 10 MHz tanpa perlu membayar up front fee berlaku hanya untuk satu paket. Telkomsel memenangi lima paket, jadi dia total memperoleh 50 MHz," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.32/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Pemenang tender USO berhak untuk mengembangkan insentif tersebut.

Telkomsel berhak memperoleh frekuensi tanpa up front fee hanya untuk wilayah USO yang dikerjakan. Namun, aturan mengenai overlapping zona USO dan BWA yang berbeda belum diatur oleh pemerintah.

Santoso mengatakan segala kegiatan komersial bisa dilakukan menggunakan frekuensi BWA tersebut.

Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan insentif itu memang sudah dijanjikan oleh pemerintah sejak awal penyelenggaraan tender USO.

Lelang BWA

Pemerintah membantah tudingan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa terbukanya konsorsium ikut tender BWA dilakukan untuk memberikan peluang bagi pihak asing.

Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika, mengatakan diberikannya kesempatan kepada konsorsium mengikuti tender BWA bukan mengakomodasi pihak asing, melainkan memberikan ruang bagi penyedia jasa Internet (PJI) kecil untuk bergabung.

"Aturannya, frekuensi yang diperoleh melalui tender adalah eksklusif dan tidak bisa diberikan kepada banyak orang atau perusahaan. Harus ada satu penanggung jawab yang ditunjuk, tidak bisa seperti kemauan APJII dan pihak lainnya," ujarnya, kemarin.

Pemerintah menetapkan apabila konsorsium menang, tetapi ada satu atau sebagian anggota mengundurkan diri, kemenangannya akan dibatalkan.

Basuki melanjutkan harga dasar lelang BWA nantinya bervariasi pada setiap region. Harga tersebut juga akan dikaji kembali pada pita lainnya, seperti 2,5 GHz dan 3,3 GHz.

Pemerintah akan menetapkan biaya hak penggunaan frekuensi berdasarkan lebar bandwidth, bukannya jumlah izin stasiun radio yang diajukan seperti yang selama ini diberlakukan pada telekomunikasi seluler generasi kedua (2G).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai konsep konsorsium tawaran pemerintah hanya untuk mengakomodasi kepentingan operator yang mayoritas dimiliki asing.

"Konsep yang kami tawarkan sebenarnya bukan seperti itu, karena nantinya operator milik asing bisa tetap berpartisipasi dalam tender melalui konsorsium," ujar Yadi Heryadi, anggota APJII sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI).

Iwan Krisnadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan diperbolehkannya konsorsium ikut tender BWA memang membuka peluang bagi asing untuk masuk.

"Tentu saja ada skemanya dan sedang kami bicarakan persentasenya. Bagaimana komposisinya dan apakah izin diberikan kepada lokal atau asing akan segera diputuskan pekan ini," ujarnya.

Menurut dia, untuk tender BWA kali ini hanya untuk akses layanan data, tidak termasuk akses layanan suara (voice).

Ketika disinggung mengenai masih mahalnya tarif Internet di Indonesia yang dipicu oleh masih mahalnya harga local loop maupun leased line, Basuki menuturkan PJI harus melaporkan hal tersebut secara resmi kepada pemerintah.

"Selama ini bandwidth internasional sudah turun, jadi semestinya tarif ritel ke masyarakat juga turun," tegasnya. (fita.indah@[tautan dihapus]

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Minggu, 19/04/2009 08:40 WIB
Menkominfo: Sudah Ada yang Turunkan Tarif Internet
Irawulan - detikinet

Surabaya - Pemerintah masih saja belum mengumumkan berapa besaran tarif internet yang akan diturunkan. Namun diyakini, belum diturunkan saja, sudah ada Internet Service Provider (ISP) yang sudah menurunkan tarif.

Demikian dikatakan Menkominfo Mohammad Nuh kepada wartawan dalam konferensi pers di Ruang Sulawesi Hotel Shangri-La, Surabaya, Sabtu (18/4/2009) petang. "Sekarang sudah turun, padahal saya belum turunkan. Telkom itu sekarang sudah turun bulan kemarin," ujarnya.

Telkom, kata Nuh, sudah menurunkan tarif sebesar 20 persen. Menurut dia, kalau ada operator yang menolak menurunkan tarif maka tidak akan laku untuk dijual. "Nggak payu (nggak laku)," tukasnya.

Depkominfo, lanjut mantan rektor ITS, berencana akan melakukan pembicaraan besaran tarif internet pada akhir April ini dan Mei mulai diberlakukan.

"Belum ada angka besaran tarifnya. Karena baru ngomong sudah ada yang turun," pungkasnya.

(wln/ash)

im2 kapan turun..

-- Posted from my SonyEricsson

emang masih ada yang pakai IM2 & ISAT 3.5 G ??

ternyata harga turun diikuti oleh kualitas yang turun pula.. sama aja bohong

-- Posted from my SonyEricsson

Gak bakalan turun, malah tambah naik kayaknya. Kacian deh kita kita... dibohongi terus.

Selasa, 21/04/2009 16:25 WIB
Broadband Timpang, Harga Internet Pincang
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Minimnya ketersediaan jaringan broadband dinilai jadi faktor utama penghambat tumbuhnya penetrasi pelanggan dan pengguna akses layanan pita lebar di Indonesia. Ini yang membuat harga akses internet dengan teknologi tersebut tidak merata di semua wilayah.

Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setyadi menjelaskan, di wilayah yang memiliki infrastruktur lumayan lengkap, maka harga broadband bisa lebih murah. Hal sebaliknya terjadi di area yang belum lengkap infrastrukturnya.

"Ini masalah supply dan demand. Jika infrastruktur lengkap tentunya tercapai skala ekonomi yang membuat harga bisa ditekan jadi lebih murah," jelasnya di sela acara 2nd Indonesian Broadband Summit, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (21/4/2009).

Penetrasi akses internet di Indonesia diperkirakan baru mencapai 1% dari populasi penduduk 220 juta jiwa. Jaringan internet broadband yang digunakan adalah Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) untuk saluran kabel dan High Speed Downlink Packet Access (HDSPA) untuk nirkabel seluler.

Layanan ADSL di Indonesia memiliki satu juta pelanggan, sementara HSDPA sekitar 10 juta pelanggan. Head of Nokia Siemens Network Indonesia Arjun Trivedi memperkirakan pada 2012 tingkat penetrasi dari teknologi tersebut akan mencapai 20% dari populasi penduduk.

(rou/faw)

Pemerintah, mana janjimu? apa tunggu Presiden yang baru???
----------------------------------
Pemerintah Diminta Atur Batas Bawah Tarif Internet
Oleh Rizagana dan Imam Suhartadi
JAKARTA, INVESTOR DAILY

Penurunan tarif internet tidak seharusnya diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang menerapkan batas bawah tarif internet guna menjaga agar kompetisi sesama penyelenggara jasa internet berlangsung sehat.

Demikian dikatakan Division Head Product Management PT Mobile-8 Telecom Sukaca Purwokardjono di Jakarta, pekan lalu. “Sekarang ini ada operator yang sudah gila-gilaan jual murah (tarif

Internet, red) dan nyaris gratis. Ini harus diatur dengan tarif batas bawah agar kondisi persaingan menjadi sehat antara pemain lama dan baru,” kata Sukaca.

Menurut Sukaca, pengaturan tarif internet, terutama batas bawah amat diperlukan untuk menciptakan persaingan yang sehat, terutama bagi para pemain baru di bidang penyedia internet pita lebar. Dia mencontohkan Mobi, layanan internet milik PT Mobile-8 Telecom, bisa terancam bila operator besar dan lama (incumbent) dibiarkan menawarkan tarif internet murah.

Selain itu, lanjut Sukaca, tidak ada alasan buat operator untuk jor-joran dalam menawarkan tarif internet murah, mengingat pangsa pasar pengguna internet di Indonesia masih sangat besar.

Dari 240 juta penduduk, menurut catatan Internet World Stats, hanya 20-25 juta orang yang menjadi pengguna internet. Sedangkan penetrasi koneksi broadband hanya 0,08%.“Karena itu saya masih punya optimisme bahwa bisnis ini akan terus berkembang ke depannya,” ujarnya.

Mekanisme Pasar

Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin dan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto, regulasi (hard policy) penurunan tarif internet tak dibutuhkan.

Menurut Indar, jumlah penyedia internet di Indonesia saat ini lebih dari 100. “Jadi, secara teoritis, karena suplai banyak, harga harusnya turun. Jadi kenapa harus dikomando,” kata Indar.

Lagi pula, lanjut Indar, faktanya memang telah terjadi penurunan tarif internet, meski tidak cepat seperti seluler. Hal ini tidak lepas dari persoalan ketersediaan jalur (bandwidth) internasional. Dulu, penyedia akses ke luar negeri itu hanya Indosat, sekarang ada banyak, seperti PT Telkom, PT Excelcomindo Pratama, PT Moratel, PT Matrix.

Tarif sewa bandwidth internasional pun pelan-pelan turun. Pada 2000-2006, kata Indar, tarif sewanya US$ 1.200 per megabit per detik (Mbps) menjadi US$ 800 per Mbps pada 2008. “Tahun ini, saya kira akan turun lagi karena mereka harus menjual kapasitas bandwidth yang ada. ISP tinggal pilih yang murah. Jadi, kenapa harus diatur-atur,” kata Indar.

Oleh karena itu, menurut Sylvia Sumarlin, tarif internet sebaiknya diserahkan saja pada mekanisme pasar. Tidak usah dipaksakan lewat suatu aturan yang sifatnya hard policy, tapi cukup imbauan saja. “Produk peraturan itu lebih cocok untuk kebijakan strategis yang sifatnya jangka panjang dan substansial,” kata Sylvia.

Putri mantan Menkeu JB Sumarlin itu mengatakan, keterbatasan infrastruktur saat ini menjadi salah satu kendala dalam penentuan tarif. Hanya sedikit penyedia jasa internet (ISP) yang memiliki jaringan network access provider (NAP). Kebanyakan ISP hanya memiliki izin operasional, dan menyewa jaringan untuk mengakses jaringan NAP luar negeri.

“Inilah yang menyebabkan tarif internet dari ISP ke end-user selama ini bervariasi,” ujar dia. ISP yang telah memiliki infrastruktur berupa jaringan NAP otomatis bisa menawarkan tarif lebih rendah dibanding ISP yang membeli bandwith dari NAP luar negeri atau ISP yang mendompleng ISP yang telah memiliki NAP. “Oleh karena itu, ISP selama ini menentukan tarif sendiri-sendiri. Ini sah-sah saja karena juga belum ada regulasinya,” kata Sylvia.

Meski demikian, Sylvia berharap, tender penyelenggara internet pita lebar (BWA) yang tengah digelar pemerintah bisa menurunkan tarif internet. “Kalau lisensi BWA dibuka, pemain akan memiliki jaringan sesuai kapasitasnya sehingga dapat memberikan harga kompetitif,” kata Sylvia. ***

dah bulan mei nih.........perasaan lom ada yang turun......dasar buaya darat wekekekekeke

Pemerintah lagi nggak konsen ngurusin Internet, sekarang lagi pada sibuk lobi sana sini buat bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, kayaknya mesti nunggu kelar pilpres baru ada kebijakan