Pesan singkat (SMS) dinilai berpotensi menjadi media yang efektif dalam berkampanye. Salah satu operator terbesar di Indonesia, Indosat pun disinyalir telah didekati partai politik (parpol) besar untuk menyediakan layanan SMS kampanye.

Namun VP Public Relation Indosat Adita Irawati, mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Kita gak tahu, dan belum bisa ditindaklanjuti juga," kilahnya kepada wartawan, seusai RUPS Indosat di kantor pusat Indosat Jakarta, Senin (14/7/2008).

Pun demikian, Adita mengatakan, pihaknya telah diimbau oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk tidak menindaklanjuti dulu segala bentuk permintaan kampanye sebelum ada kepastian hukum.

"Kalau dari kita sendiri, secara teknologi sudah siap. Tapi yang jadi permasalahan kan regulasinya. Kita tidak ada masalah dengan layanan, tetapi untuk kampanye parpol kan nanti harus dilihat kontennya mau seperti apa?" kata Adita menjelaskan peluang Indosat dalam memberikan layanan SMS untuk kampanye.

Menurut dia, sejauh ini layanan value added services (VAS) untuk data paling besar dikontribusikan oleh SMS broadcast. Namun sayangnya, Adita tidak merinci berapa nilainya. "Kontribusi SMS untuk total revenue sebesar 30 persen," tandasnya.

-DetikInet-

waduh klo bener diterapin ... Hp bakalan penuh sama sms sampah nih apalagi jml parpol di Indo byk bgt (34 parpol) ... bentar lagi siap2, konten msg2 operator mungkin ada pilihan download lambang partai, ringtone lagu kampanye, wallpaper ketua umumnya, NSP

siapin sms spam manager neh... hehehhehehe
di UIQ siapin magic message manager... aman...

salam kenal,

wah kalo gini enaknya operator aja. saya nggak peduli amat ama kampanye parpol.

Setiap terima 1 SMS kampanye... kita dapet tambahan Pulsa atau Diskon tagihan Rp 10.000..

baru aku mau....

^ ntar partainya dianggap money politics

buset sms spam bakalan rame nih......

kalo 1 partai 1 aja smsnya dlm 1 hari.maka g mesti mencet2 hp 34kali(CMIIW) cuma buat baca hal2 ga penting!!1 fcuk bngt deh...

kalo 1 partai 2x,3x,4x
bisa jadi bomb sms........weks.........

Kalo kayak gitu beneran... ayo kita SOMASI aja....

ancur d bosen nerima spam
3 gw plg bnyk spamny

tinggal minta diblok ama CS, kyk sms sampah 818

Jadi ingat di Philipina.
Pernah menjadi rekor dunia, penyebaran info kampanye dan isu-isu politik hanya lewat sms. Kalau gak salah (denger), pernah kejatuhan seorang politikus gara-gara sms.

SMS sekarang udah jadi Media dahsyat.
Biasanya sih, seperti tahun2 lalu, PKS biang keladinya-. Para fans PKS biasanya mem-forward sms ke banyak orang.

Memang PKS menjadi fenomenal saat itu. Sampe2 saat itu, sms inbox gue ada lebih dari 10 sms dari temen-temen PKS. Gile emang..

Tinggal sekarang? Parpol lainnya?

Yah semoga aja bukan SMS Spam dari Operator.
Kecuali? Ide berikut:
- terima sms dari Parpol, dapet duit! (niru iklan Esia)

Quote:
ILCapitano said:
siapin sms spam manager neh... hehehhehehe
di UIQ siapin magic message manager... aman...

bagi dong om magic message managernya

Quote:
hopeless said:
ancur d bosen nerima spam
3 gw plg bnyk spamny

klo operato Three emang gitu paling banyak spamnya dikit2 spam

Quote:
Edoriku said:
bagi dong om magic message managernya

klo operato Three emang gitu paling banyak spamnya dikit2 spam

tambahin Esia, dan dulu XL.

Quote:
Edoriku said:
bagi dong om magic message managernya

mau om? via YM aja ya. UIQ kan?

btw, kampanye kan udah mulai.
udah ada yg dapet smsnya?

Quote:
ILCapitano said:
mau om? via YM aja ya. UIQ kan?

eh...gw juga dong bos....di pm aja kalau berkenan...thx

ngapain pake PM2an bro.

add aja lsg YM gw. kna ada di siggy

BRTI belum izinkan jaringan seluler untuk kampanye

JAKARTA: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) belum mengizinkan penggunaan layanan seluler sebagai salah satu media kampanye politik, kendati operator seluler banyak menerima permintaan dari partai politik peserta pemilu.

Heru Sutadi, Anggota BRTI, mengatakan pihaknya belum dapat mengizinkan penggunaan layanan telekomunikasi sebagai salah satu media kampanye politik.

"Kami sudah mengirim surat 16 Juni lalu dan belum dapat jawaban dari KPU [Komisi Pemilihan Umum]," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis kemarin.

Heru mengatakan surat itu untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk pendapat dan aturan hukum mengenai pemanfaatan layanan telekomunikasi seperti pesan singkat atau SMS (short messaging service) dan nilai tambah (value added service) dalam pemilu.

"Karena itu kami belum memperbolehkan operator ataupun penyedia konten membuka kerja sama untuk kampanye baik melalui SMS, nada dering, maupun nada sambung pribadi," tegasnya.

Dalam pandangan BRTI telekomunikasi nirkabel merupakan media yang efektif untuk kampanye mengingat potensi penggunanya yang mencapai 100 juta orang.

Sejumlah eksekutif operator telekomunikasi menyatakan menahan diri dalam memenuhi permintaan parpol sampai mendapatkan lampu hijau dari BRTI.

Indra Lestiadi, Division Head M-Commerce PT Indosat Tbk, menuturkan walaupun semua operator mempunyai kemampuan dan fasilitas yang siap mereka belum berani memenuhi permintaan parpol.

"Sudah banyak permintaan diajukan ke kami untuk bulk SMS atau SMS dalam jumlah besar [dan mungkin juga ke semua operator lainnya] tetapi kami belum berani," ujarnya kepada Bisnis.

Eksekutif yang pernah memimpin divisi layanan nilai tambah Indosat tersebut berpendapat begitu diizinkan, semua operator akan membukanya.

Secara bisnis, suatu institusi mempunyai peluang membeli SMS dalam jumlah besar dengan potongan harga dalam jumlah besar atau tarif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif ritel.

Volumenya bisa bervariasi misalnya 2 juta SMS atau lebih sesuai dengan kisarannya. Di sisi lain, potensi dari layanan nilai tambah seperti nada dering dan nada sambung juga besar.

Media efektif

Rakhmat Junaidi, Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom Tbk, secara pribadi berpendapat media telekomunikasi sebenarnya bisa saja dimanfaatkan sebagai media kampanye selama operator dapat memberikan pelayanan dan kesempatan yang sama.

"Pendapat saya, tidak apa-apa selama operator dapat memberikan kesempatan yang sama, tidak mengganggu kenyamanan pelanggan dan tetap menjaga kualitas layanan," ujarnya.

Rakhmat mengatakan dalam suatu undang-undang disebutkan media kampanye berupa sarana komunikasi di antaraya televisi, radio dan media cetak.

"Pertanyaannya apakah telepon dapat digunakan? Ini yang masih perlu kejelasan, yang jelas kami telah diminta BRTI untuk tidak menerima permintaan parpol," katanya.

Suryo Hadiyanto, Manager Corporate Communications PT Telkomsel, mengatakan operator pada prinsipnya siap-siap saja memeriahkan kampanye politik selama ada izin dari KPU.

"Kalaupun dibolehkan KPU, masih perlu ada kejelasan mengenai bentuknya, misalnya broadcast, SMS ataukah bentuk lainnya," ujarnya. (roni.yunianto@[tautan dihapus])

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Quote:
EvoTech said:
Setiap terima 1 SMS kampanye... kita dapet tambahan Pulsa atau Diskon tagihan Rp 10.000..

baru aku mau....

iya betul bro.. kalo mo kampanye.. harus ada reward.. orang ikutan pawai aja dikasih 25 rebu.. kita dikasi sms kampanye.. kudu dapet ganti pulsa jg yach 20 ribu hahaha..

Nanti berapa persen yang berubah jadi efek terbalik ya ? Karena sebel kena spam melulu, akhirnya nggak mau milih.
Terus, tanpa kerjasama ama operator, mulai bakal ada kampanye hitam pake SMS gak ya...

Kampanye via SMS? Wah model baru di Indonesia nih. Yang untung operator, dapat banyak duit dari tim kampanye. Korbannya ya para pelanggan yang nggak bisa ngirim SMS karena jaringan overload dengan pesan-pesan kampanye. Bisa-bisa pesan gawat darurat ke RS nggak sampai, dikalahin buat yang bayar lebih mahal. Matilah pasien itu.

SMS iklan operator aja udah bikin jengkel apalagi iklan partai, kalau sampai ada partai ngirim iklan ke nomorku aku nggak bakal nyoblos tuh partai. Sumpah deh, partai-partai sekarang udah banyak bikin jengkel pula orang2nya di DPR.

Kamis, 24/07/2008 12:30 WIB
Siap-siap Banjir SMS Kampanye!
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Siap-siap banjir SMS kampanye dari berbagai partai politik menjelang Pemilu 2009. Pasalnya, izin berkampanye via SMS telah dibuka.

Demikian pernyataan Heru Sutadi, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) kepada detikINET, Kamis (24/7/2008). Heru mengatakan izin tersebut disepakati setelah pertemuan antara BRTI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar Rabu, 23 Agustus 2008.

Dari hasil pertemuan itu, Heru mengatakan, disepakati bahwa parpol, calon presiden ataupun calon anggota DPD boleh melakukan kampanye melalui media telekomunikasi. Dan ini tak dibatasi hanya SMS saja, kampanye lewat ringtone, ringbacktone dan hal lain juga dibolehkan.

Rapat antara BRTI dan KPU itu dihadiri antara lain oleh Ketua BRTI sekaligus Dirjen Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar, Anggota BRTI Heru Sutadi serta Wakil Sekjen KPU Endang Sularsih.(wsh/wsh)