Setelah baca beberapa pernyataan-pernyataan para bapak-bapak kita, kok jadi pingin ketawa ya.

Ini contohnya:

Menkominfo Tifatul Sembiring pernah menyatakan bahwa RIM tanpa bayar pajak sepeserpun telah menangguk pemasukan yang sangat besar dari pasar BlackBerry Indonesia. “CATAT : RIM tanpa bayar pajak sepeserpun kepada RI, tanpa bangun infrastruktur jaringan apapun di RI. Seluruh jaringan adalah milik enam operator di INA (Indonesia),” tegas Tifatul dalam tweetnya beberapa waktu lalu. (detik)

Kalau gua liat, RIM ibarat export barang dan Operator import barang. Sama hal nya dengan distributor HP, para distributor import HP nya dan bayar bea import ke negara.

“Kemudian dengan biaya langganan sekitar USD 17 per pelanggan per bulan, RIM

mendapatkan USD 7 netto. Sedangkan seluruh biaya jaringan, layanan pelanggan, kapasitas RAN (random access network), citra perusahaan, PPn/PPh, BHP/USO, dan biaya lainnya ditanggung sendiri oleh operator seluler Indonesia yang cuma mendapat bagian USD 10 bruto” Demikian persepsi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nonot Harsono

Hmm… jadi bingung yang punya RIM itu pemerintah atau siapa ya. Kok kesannya pingin bagi rata keuntungan ya? Kalau RIM memiliki untung lebih besar, ya itu pinternya si RIM dengan menciptakan layanan BIS/BES. Kalau operator ngga setuju dengan keuntungan yang di dapat, tinggal berhentikan layanan BIS/BES di Indonesia, selesai toh?

“Sebenarnya pemerintah kan posisinya menagih janji, bukan negoasiasi. Kalau sudah comply, namun mereka tidak pernah memenuhinya, itu bisa dikenai sanksi hukum,” kata ahli telematika Muhammad Salahuddien atau yang dikenal Didin Pataka.

Ini juga jadi simpang siur semua perkataan para bapak-bapak. Kenapa RIM di beri ijin untuk beroperasi jika pada awalnya memang belum beres paperwork. Ok, saya tidak tau apa sudah ada persetujuan tertulis atau belum antara RIM dengan pemerintah, kalau ada, umpamanya tertera butir 1, jika sampai tanggal 21 Januari 2011 tidak memasang filter, maka RIM akan di tutup. Menurut saya, tidak perlu gembar-gembor ke masyarakat ya, tutup aja langsung kalau memang menyalahi apa yang sudah tertera di kontrak. Dan sampai hari ini belum terdengar apa ada atau tidaknya perjanjian tertulis antara operator/pemerintah dengan RIM.

Saya rasa, kita malah bisa jadi di pandang tidak konsisten, tidak memiliki plan panjang dan semuanya “Gimana ntar…” oleh pihak luar.