Semoga gak bikin tarifnya tambah mahal...
-------------------------------------------
BlackBerry akan dikenai BHP
Pelanggan diberatkan pajak tambahan

JAKARTA: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia berencana menerapkan biaya hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi dan pungutan universal service obligation (USO) kepada layanan BlackBerry.

Dalam UU No. 36/1999 telah ditetapkan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi (jaringan dan/atau jasa) wajib membayar kontribusi USO (Pasal 16) dan BHP (Pasal 26).

"Karena itu, siapa saja yang mendapatkan revenue penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut," ujar anggota BRTI Nonot Harsono kepada Bisnis, kemarin.

Besarnya kontribusi USO dan BHP ditentukan dalam PP No. 7 tahun 2009 Pasal 3 yang nilainya adalah sebesar 1,25% dan 0,5% dari pendapatan kotor penyelenggara.

Nonot menuturkan Research in Motion (RIM/vendor BlackBerry) dengan produk BlackBerry menjalankan dua bisnis sekaligus, yaitu menjual handset dan menjual layanan Internet (BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise Service).

"Dalam menjual handset, sepintas sama dengan penjualan merek-merek lainnya, yang berbeda adalah bahwa RIM mempunyai agen penjualan khusus yang disebut sebagai appointed-buyers."

Sumber pendapatan RIM
Sumber Persentase (%)
Perangkat 81
Layanan BIS 14
Peranti lunak 2
Pendapatan lainnya 3
Sumber: Laporan keuangan RIM kuartal II tahun fiskal 2010

Untuk setiap negara di seluruh dunia, BlackBerry dijual resmi melalui para appointed-buyers tersebut. Para appointed-buyers mengikat kerja sama dengan para operator jaringan dan jasa seluler sehingga ada nama operator seluler tertera pada setiap unit BlackBerry yang dipasarkan. "Jadi, apa pun operatornya, yang penting BlackBerry terjual."

Pada kenyataan di lapangan, dapat dijumpai banyak BlackBerry dengan nama-nama operator telekomunikasi dari negara-negara seluruh dunia. Artinya, tambah Nonot, RIM tidak mampu menjamin bahwa sistem penjualan melalui appointed-buyers di suatu negara akan eksklusif untuk negara yang bersangkutan.

Unit BlackBerry yang seharusnya untuk operator-operator tertentu di negara lain, masuk membanjiri pasar Indonesia karena tingginya permintaan.

"Untuk kasus ini, RIM pernah menjelaskan bahwa beberapa ribu unit BlackBerry yang ditujukan untuk negara lain telah dicuri orang. Namun, alasan ini tidak mungkin berlaku untuk waktu yang lama," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, hingga saat ini banyak sekali BlackBerry yang masuk ke Indonesia tanpa melalui appointed-buyers, tetapi melalui importir umum.

Ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu BIS dan BES, di mana keduanya dioperasikan di atas jaringan seluler milik operator Indonesia.

Dalam konteks ini, RIM bertindak sebagai virtual network operator untuk layanan data eksklusif dengan pelanggan/ pengguna di wilayah Indonesia dan dikendalikan dari Kanada.

Memberatkan pelanggan

Dalam pernyataan resminya, RIM mengungkapkan pihaknya tidak memberikan komentar secara publik menyangkut permasalahan regulasi atau spekulasi permasalahan mengenai penarikan BHP.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan penerapan BHP terhadap layanan BlackBerry terlalu berlebihan karena akan membebani pelanggan.

Oleh Roni Yunianto & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

gimana negaranya mau maju??? padahal BB kan mendekatkan penggunanya kepada informasi.. sekarang negara menambahkan biaya untuk akses informasi... ga mau rugi bener sih ni negara...

Walah Indonesia maunya ikutan negara lain. Mungkin ada provokasi ke BRTI nih utk menggembosi layanan BB. Weleh weleh

-- Posted from my Symbian Device

Mulai ada yg sirik ama BB n layanan nya nih:)
Pasti dia merupakan produsen yg slama ini tenar
Dan jadi macan ompong smenjak BB masuk Indonesia,
Kalo mau rakyat nya maju,ga sharus na negara membebankan
Rakyat nya untuk hal yg demikian:(

-- Posted from my Blackberry

Senin, 25/01/2010 16:47 WIB
BlackBerry Bakal Kena Pungutan BHP Telekomunikasi
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Layanan BlackBerry bakal dikenai pungutan universal service obligation (USO) dan biaya hak penggunaan (BHP) untuk jasa telekomunikasi. Eksekusi rencana ini menunggu rampungnya hitung-hitungan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

"Semua yang berbisnis telekomunikasi di Indonesia wajib bayar USO dan BHP, termasuk BlackBerry," tegas anggota komite BRTI, M Ridwan Effendi, kepada detikINET soal rencana pungutan ini, Senin (25/1/2010).

Alasan BlackBerry dikenakan pungutan BHP tak lain karena Research in Motion (RIM) selaku produsennya, tak sekadar menjual handset layaknya vendor ponsel lain. Namun juga jasa akses internet, yakni melalui BlackBerry Internet Service (BIS) dan BlackBerry Enterprise Service (BES).

Meski dikendalikan dari Kanada, layanan BIS dan BES ini dioperasikan RIM melalui jaringan telekomunikasi milik mitra operatornya di Indonesia. Saat ini yang menjadi mitra RIM adalah Indosat, Telkomsel, XL Axiata, Natrindo Telepon Seluler, dan Smart Telecom.

Nah, dalam kasus ini, BRTI sedang menelaah, apakah operator membayarkan kewajiban USO 1,25% dan BHP 0,5% dari total pendapatan kotor setelah dikurangi biaya akses untuk jaringan RIM atau tidak.

"Jika penghitungannya dari total pendapatan kotor murni sebelum mereka membayar ke RIM, berarti mereka sudah tak perlu tambahan BHP. Namun jika belum, mereka tentu harus bayar," jelas Ridwan.

BRTI sendiri belum menetapkan berapa besar biaya pungutan USO dan BHP telekomunikasi yang nantinya wajib dibayarkan operator maupun RIM. "Kami masih menelaah data-datanya, setelah itu baru kami umumkan," pungkasnya.(rou/faw)

yg pake BB siap2 jual..

Jangan dulu, tarifnya mungkin akan turun...
-----------------------------------------------------
Tarif BlackBerry XL Akan Turun 20%
Oleh Encep Saepudin
JAKARTA, INVESTOR DAILY

Meski pemerintah meminta produsen BlackBerry membayar kewajiban Universal Service Obligation (USO) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, operator telekomunikasi memperkirakan tarif berlangganan BlackBerry bisa turun hingga 20% pada tahun ini.

Penurunan itu sebagai penyesuaian dari makin maraknya pengguna perangkat buatan Research in Motion (RIM) di Tanah Air.

Manajemen PT XL Axiata tidak mau memberikan penjelasan mengenai tuntutan regulator agar operator telekomunikasi dan RIM membayar BHP dan USO. “Saya tak tahu apa-apa mengenai masalah itu,” kata Head of Mobile Data Service PT XL Axiata Budi Harjono di Jakarta, Selasa (26/1).

Namun, Budi memastikan, maraknya penggunaan BlackBerry di Tanah Air bakal menurunkan tarif BlackBerry yang selama ini dikenakan. Saat ini belanja pulsa rata per pelanggan (ARPU) per bulan mencapai Rp 160 ribu. Meski demikian, kontribusinya terhadap total pendapatan perseroan masih relatif kecil.

Itu berarti, dengan total pelanggan BlackBerry XL saat ini yang sebanyak 260 ribu, total pendapatan XL dari layanan BlackBerry mencapai hampir Rp 500 miliar per tahun. Sekarang, kontribusi pendapatan XL dari data, baik dari unlimited maupun Blackberry, hanya 5%.

Meski tarif layanan BlackBerry diturunkan, Budi tidak khawatir, pendapatan XL dari layanan BlackBerry turun. Ia justru optimistis kontribusinya naik. Tahun ini, perseroan memproyeksikan pendapatan dari data, baik unlimited dan Blackberry, mencapai 10%.

"Agar (pendapatan) naik, jumlah pelanggannya diperbanyak dari yang sekarang. Apalagi pengguna BlackBerry kini sudah menyentuh kalangan menengah," kata Budi.

Sampai akhir 2009, jumlah pengguna BlackBerry XL sekitar 260 ribu pelanggan dan tahun ini diproyeksikan menjadi 400-600 ribu pelanggan. Dari total pelanggan itu sekitar 70% memilih langganan harian. Setiap pelanggan umumnya memanfaatkan waktu 22 hari setiap bulannya untuk berlangganan.

Pelanggan sebanyak itu, kata dia, telah menyedot bandwidth sekitar 60% atau 70-120 Mbps dari kapasitas yang tersedia 180 Mbps. Perseroan akan menambah kapasitas lagi bila sudah menyentuh 80%.

"Nggak lama lagi akan kami kapasitasnya. Pokoknya bila utilisasinya sampai 80%, kami langsung tambah lagi," kata Budi.

Menurut Budi, 2009 merupakan tahun BlackBerry karena pertumbuhan pelanggannya sangat pesat. Tahun ini juga tumbuh, tapi tak terlalu tinggi. Selain itu, penggunanya juga mulai mengarah ke masyarakat kelas menengah ke bawah harganya makin terjangkau dan ketersediaan handset bekas.

Roaming Internasional

Untuk memanjakan pelanggan, XL meluncurkan BlackBerry Roaming dengan tarif flat untuk roaming di tujuh negara di antaranya Malaysia (Celcom), Singapura (M1),Kamboja (Hello), Bangladesh (Aktel), Sri Lanka (Dialog), Hongkong (SmartTone), dan Jepang (Softbank). Pelanggan dikenakan tarif selama di negara tersebut sebesar Rp 50 ribu per hari untuk prabayar dan Rp 25 ribu per hari untuk pascabayar. Layanan ini berlaku sampai 31 Desember 2010 dan untuk Jepang berakhir hingga Maret 2010.

"Kami berharap pelanggan bisa tetap beraktivitas selama di luar negeri tanpa harus melepaskan BlackBerry-nya, yang mungkin di sana tersimpan berbagai data penting," kata Direktur Marketing XL Axiata Nicanor V Santiago.

Layanan ini hasil kerja sama dengan sejumlah operator, yang juga menjadi anggota Axiata Group dan jaringan partner internasional. Sedangkan untuk memanfaatkannya harus melalui registrasi. (cep)

Berapa yah kira2 nantinya ??

Operator Protes BlackBerry Dikenakan BHP
Syamsudin Prasetyo

[tautan dihapus], Jakarta - Operator mempertanyakan rencana pemerintah mengenakan BHP pada layanan BlackBerry karena menambah cost. Namun pengamat menyatakan layanan BlackBerry memang selayaknya dikenakan BHP.

Chief Marketing Officer Indosat Guntur Siboro menolak keras rencana penerapan BHP (biaya hak penggunaan) Telekomunikasi dan USO (universal service obligation) terhadap layanan BlackBerry. Ia menanyakan konsep khusus yang ada di layanan BlackBerry sehingga harus dikenakan BHP.

“BHP dikenakan terhadap revenue, apakah konsepnya dipisah atau malah dua kali BHP Telekomunikasi. Maka dari itu harus ada konsep dan mekanisme yang jelas dari BRTI seperti apa keinginannya. Operator sendiri belum menerima kabar jelasnya,” katanya di Jakarta, kemarin.

Guntur meminta pemerintah menarik BHP kepada RIM bukan kepada operator. Karena operator hanya menjual layanan berupa BlackBerry Internet Service (BIS) dan BlackBerry Enterprise Service (BES) yang sama dengan layanan lain. Perbedaannya hanya namanya saja yang ada kata BlackBerry sehingga tidak ada yang khusus.

“Kami masih menebak-nebak keinginan pemerintah apa, terutama BRTI. Yang mau dikenakan apakah operator atau RIM? Karena layanan BlackBerry sendiri tidak pernah sama dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah menerapkan aturan BHP terhadap BlackBerry,” tegas Guntur.

Namun diakui Guntur jika aturan BHP Telekomunikasi terhadap BlackBerry diterapkan, maka operator akan membebankannya kepada pelanggan, bukan pihak RIM.

“Indosat pada dasarnya berusaha mematuhi peraturan pemerintah, tetapi jika memang ada biaya tambahan dari pemerintah, maka akan dikenakan kepada pelanggan. RIM di luar kapasitas operator sebagai mitra partner,” ujarnya.

Keberatan serupa juga dilakukan operator Axis. Operator itu menilai jika dikenakan BHP maka dasarnya harus jelas. “Pada intinya kalau pemerintah ingin mengenakan BHP Telekomunikasi terhadap layanan BlackBerry harus ada kejelasan informasi aturan yang bisa mendasari pengenaan BHP tersebut,” ujar Head of Corporate Communications Axis Anita Avianty.

Ia menjelaskan selama ini pemasukan dari layanan BlackBerry Axis sudah dimasukkan ke dalam revenue. Padahal dari revenue tersebut juga sudah dibayarkan untuk BHP Telekomunikasi dan USO. “Jadi kami masih mempelajari lebih lanjut oleh tim regulatory Axis sendiri dan operator lain secara bersama,” ujar Anita.

Pengamat Telematika Budi Raharjo menilai pengenaan BHP pada BlackBerry itu bisa dilakukan, karena jika berdasarkan sistem yang ada sekarang maka pemerintah rugi.

“Kalau yang saya pahami BHP Telekomunikasi yang dimaksud pemerintah adalah revenue total, pemerintah memang khawatir BHP yang dibayarkan operator kepada pemerintah itu dipotong dulu untuk RIM. Mengapa dipotong untuk RIM dulu baru dibayarkan ke pemerintah?” ujarnya.

Jadi menurut Budi sangat tepat jika ada pertemuan antara pemerintah dengan pihak operator membahas hal itu. Ia memahami jika pemerintah baru akan menerapkan aturan BHP Telekomunikasi untuk layanan BlackBerry pada saat ini. Karena jika diterapkan lebih awal bisa jadi belum signifikan.

Padahal saat ini BlackBerry terus tumbuh luar biasa hingga tahun-tahun mendatang. “Pemerintah akan menerapkan jika memang menguntungkan bagi pemasukan, dengan nominal dan jumlah pelanggan yang sesuai,” ujar Budi.

Sementara pengamat telematika Mas Wigrantoro menilai pemerintah tidak salah jika menarik BHP pada layanan BlackBerry. “Kalau pemerintah konsisten dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika No 1 tahun 2009 seharusnya BlackBerry terkena BHP dengan alasan setara dengan layanan content provider yang lainnya,” ujarnya

Namun persoalannya, menurut Mas Wig, layanan BlackBerry masuk Indonesia tidak memakai izin. Selama ini izin dianggap melekat pada operator mitra RIM yang ada di Indonesia.

Mas Wig juga mempertanyakan ketidakhadiran RIM di Indonesia. Hal itu akan mempersulit pemerintah mengenakan BHP Telekomunikasi terhadap layanan BlackBerry.

“Sekarang atau dulu adalah proses belajar, dulu masuknya BlackBerry melalui celah regulasi dan saat ini pemerintah telah menyadari, jika semua konsisten maka harus ditaati. Jika tidak ditaati, jangan berbisnis di Indonesia,” tanda Mas Wigrantoro.

Lalu apakah penerapan BHP pada BlackBerry ini tidak akan membuat tarif menjadi mahal? “Jika memang diterapkan maka tidak seharusnya ada kenaikan tarif secara keseluruhan kepada konsumen karena jumlah pengguna BlackBerry tidak signifikan hanya 1-3%,” tegas Mas Wigrantoro. Ia menambahkan jika ada kenaikan tarif pada layanan BlackBerry, maka akan tergilas dengan Android.

Sebaliknya Budi Rahardjo menilai akan terjadi kenaikan tarif jika BHP Telekomunikasi diterapkan. “Tarif kemungkinan naik untuk pelanggan BlackBerry, tetapi untuk pelanggan lainnya tidak ada. Hal tersebut terjadi jika dihitung operator dengan skema BHP dikenakan pada revenue sebelum dipotong oleh RIM,” imbuhnya. [mdr]

RIM klarifikasi soal BHP
Operator menolak dibebani biaya ganda

JAKARTA: Research in Motion (RIM/produsen BlackBerry) mengklarifikasi rencana regulator menerapkan biaya hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi dan pungutan universal service obligation (USO).

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan tim RIM mendatangi BRTI untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"RIM mengungkapkan akan menunjuk importir di luar yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi. Vendor itu juga mengklarifikasi soal adanya handset rusak yang masih dibawa ke Singapura atau Kanada," ujarnya kepada Bisnis kemarin.

BRTI berencana menerapkan BHP jasa telekomunikasi dan pungutan USO kepada layanan BlackBerry.

Dalam UU No. 36/1999 telah ditetapkan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi (jaringan dan/atau jasa) wajib membayar kontribusi USO (Pasal 16) dan BHP (Pasal 26).

"Karena itu, siapa saja yang mendapatkan revenue penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut," ujar Nonot.

Besarnya kontribusi USO dan BHP ditentukan dalam PP Nomor 7 tahun 2009 Pasal 3 yang nilainya adalah sebesar 1,25% dan 0,5% dari pendapatan kotor penyelenggara.

Nonot menuturkan Research in Motion dengan produk BlackBerry menjalankan dua bisnis sekaligus, yaitu menjual handset dan menjual layanan Internet (BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise Service).

Layanan BIS dan BES dioperasikan di atas jaringan seluler milik operator Indonesia yang bekerja sama dengan RIM. Dalam konteks ini, RIM bertindak sebagai virtual network operator untuk layanan data eksklusif dengan pelanggan/ pengguna di wilayah Indonesia dan dikendalikan dari Kanada.

Dalam pertemuan tersebut RIM mengaku terkejut dengan rencana pengenaan kewajiban tersebut dan meminta klarifikasi regulator mengenai perkembangan di Indonesia.

Nonot mengungkapkan BRTI menyampaikan konsep dasar bahwa setiap revenue dari penyelenggaraan jasa teknologi informasi dan komunikasi wajib memberikan kontribusi USO dan membayar BHP.

RIM menjelaskan bahwa uang yang didapat adalah berasal dari service-fee untuk operator yang telah mengakses server RIM dan itu bisa dilihat sebagai cost bagi operator karena operator yang menjual service langsung ke pelanggan, biaya itu sama halnya dengan biaya SLI.

BRTI menyampaikan bahwa kesan yang berkembang di Indonesia adalah RIM menggelar jasa layanan BIS & BES di Indonesia yang dibuktikan dengan fakta bahwa uang yang didapat dari operator dihitung berdasarkan jumlah user, misalnya US$6 per bulan per user.

Tanggapan operator

Guntur S. Siboro, Chief Marketing Officer PT Indosat Tbk, mengatakan pengenaan BHP bergantung pada pengaturan regulator.

"Yang jelas jangan sampai operator dikenakan dua kali. Jika pun dipisahkan, tentu ini akan mempersulit, karena selama ini pendapatan operator tidak dipisah-pisahkan secara spesifik," ujarnya.

Dia menjelaskan 70% handset BlackBerry berasal dari pasar bebas, adapun handset yang dipasarkan operator termasuk layanan BlackBerry sudah dicatat sebagai pendapatan operator yang dikenakan BHP. "Di kami ada biaya lisensi yang dibayarkan ke RIM, jika RIM yang dikenakan pajak, ini yang dikenakan," katanya. (arif.pitoyo@[tautan dihapus])

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

ada2 aja...bikin mahal

BHP itu besarnya 0,25% dari pendapatan kotor operator dan tidak bisa dipakai sebagai pengurang pajak Tapi ada juga pengenaan USO sebesar 1,75% dari pendapatan kotor. Jadi Total operator tiap tahun harus bayar 2% dari pendapatan kotor. Kayaknya akan terjadi tumpang tindih, karena untuk penyediaaan datanya secara global udah kena BHP. Kalo blackbeery kan value added services sebenarnya...

Kalo BB kena BHP, nantinya konten juga kena mestinya kayak game, kuis, dll...

Capek deh..