hello,

karena thread axisnya dah panjang.

ada usul dari salah satu reka untuk buat thread dengan judul.

AXIS FAN'S CLUB

Silahkan dilanjutkan disni.

Free 100MB

BEC sdh jual Bro?
berapaan?

Senin, 24/03/2008 09:52 WIB
Pemerintah Siapkan Langkah Penataan Frekuensi
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan beberapa langkah kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan frekuensi telekomunikasi. Salah satunya ialah dengan merevisi peraturan lisensi modern.

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar menyatakan bakal meninjau ulang persyaratan yang tercantum dalam lisensi modern operator guna menghindari tidak optimalnya penggunaan frekuensi.

"Kita akan audit secara menyeluruh tentang frekuensi. Sekarang masih proses dan belum ada kesimpulan," ujarnya pada detikINET, Senin (24/3/2008).

Ia menuturkan, persyaratan yang mungkin akan diubah ialah penilaian yang sebelumnya menggunakan acuan pembangunan infrastruktur menjadi berbasis jumlah pelanggan. Biasanya, infrastruktur yang dinilai adalah jumlah Mobile Switching Centre (MSC), Base Transceiver Stations (BTS), dan Radio Base Station untuk menjangkau populasi suatu daerah.

Basuki menjelaskan, peninjauan ulang ini disesuaikan dengan perkembangan pasar dimana sekarang sudah memasuki masa kompetisi yang ketat. "Kompetisi itu yang dilihat jumlah pelanggan sebagai hasil akhir. Masalah jumlah infrastruktur akan mengikuti agresivitas di pasar, karena itu sudah sewajarnya kita revisi persyaratannya," tukasnya.

Kasus yang paling aktual tentang kurang optimalnya penggunaan frekuensi ialah kasus yang saat ini menimpa Natrindo Telepon Seluler (NTS). Pemilik merek dagang Axis ini telah diancam regulator bakal dikurangi jumlah frekuensi miliknya karena tak kunjung agresif dalam menggelar layanan seluler, baik 2G maupun 3G.

NTS menguasai frekuensi 10 Mhz untuk 2G dan 5 Mhz untuk 3G. Namun, setelah mengantungi lisensi tersebut untuk rentang waktu lebih dari lima tahun, jumlah pelanggan dan infrastruktur yang dimiliki masih sangat minim. NTS hanya memiliki 800 BTS dengan jumlah pelanggan berkisar 10 ribu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI belum lama ini, kalangan dewan sudah menyuarakan untuk mencabut langsung lisensi yang dimiliki NTS. Anggota Komisi I DPR Deddy Djamaluddin Malik menyesalkan sikap pemerintah yang masih memberikan waktu pada NTS.

"Seharusnya pemerintah langsung mencabut saja frekuensi NTS, karena terbukti kurang optimal menggunakannya. Ini jelas-jelas merugikan negara," tandasnya. ( rou / rou )

Lisensi modern diberikan secara regional

JAKARTA: Pemerintah mengkaji untuk menerapkan lisensi modern untuk frekuensi secara regional agar pemanfaatannya bisa optimal dan berguna bagi masyarakat luas.

Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) Depkominfo, menandaskan munculnya isu tidak optimalnya penggunaan frekuensi tak dapat dilepaskan dari pemberian lisensi secara nasional kepada operator telekomunikasi.

"Padahal faktanya operator lebih membangun di area yang dinilai komersial, sehingga pemerintah sedang memikirkan untuk memberikan lisensi berdasarkan regional," katanya di sela-sela seminar di bidang Pos dan Telekomunikasi, pekan lalu.

Sementara operator yang telanjur diberikan lisensi nasional tetapi tidak dioptimalkan pada daerah tertentu akan diberikan hak pengelolaan ke operator yang mampu. Pemerintah menilai pemberian frekuensi tersebut tidak membuat pemilik lisensi lama kehilangan haknya karena setelah satu tahun dikomersialkan tetap dibolehkan untuk ikut menggunakan dengan pola roaming lokal.

"Dengan konsep tersebut maka diharapkan sumber daya alam yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara optimal," tegasnya.

Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam menandaskan pemerintah sebaiknya memberlakukan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berdasarkan lebar pita, bukannya jumlah base transceiver station (BTS) seperti saat ini sehingga mempermudah operator dalam membayarnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui kelemahan penilaian berdasarkan infrastruktur adalah operator mampu memenuhi pembangunan sesuai kapasitas tetapi tidak dalam jumlah pelanggan.

"Kasus yang paling aktual adalah Natrindo Telepon Seluler yang hanya memiliki 800 BTS dengan jumlah 10.000 pelanggan," ujarnya.

Padahal secara penguasaan frekuensi, lanjutnya, NTS menguasai 10 MHz untuk 2G dan 5 MHz di 3G.

Cabut frekuensi

Pemerintah memberikan waktu hingga enam bulan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur NTS setelah operator tersebut mendapatkan peringatan pertama.

Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk langsung mencabut frekuensi yang terbukti tidak optimal penggunaannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Anggota Komisi I DPR Deddy Djamaluddin Malik menyayangkan sikap pemerintah yang tidak secara tegas mengambil alih frekuensi yang terbukti kurang optimal dimanfaatkan dan cenderung mengulur-ulur waktu.

Head of Corporate Communication PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) Anita Avianty menilai pihaknya telah memenuhi ketentuan dalam lisensi modern bahkan dalam waktu dekat akan segera diluncurkan secara komersial layanan Axis di Bandung.

Namun dia enggan menyebutkan jumlah BTS dan kapasitas jaringan yang dimilikinya hingga saat ini.

Saat ini pemerintah melakukan audit frekuensi 3G milik NTS dan akan dilanjutkan terhadap jaringan 2G operator tersebut.

Pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait dengan keberadaan sumber daya alam yang ternyata belum digunakan secara optimal tersebut. Pemerintah khawatir bila dilelang, harganya akan turun dari saat ini.

Ditjen Postel Pemerintah menyiapkan dua opsi bagi frekuensi yang digunakan oleh NTS jika terbukti penggunaannya tidak optimal.

Dua opsi itu adalah menawarkan frekuensi tersebut kepada operator yang berminat dengan pola menawarkan sesuai harga yang berlaku di pasar atau melakukan tender ulang. (arif.pitoyo@[tautan dihapus])

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Quote:
rusco said:
Lisensi modern diberikan secara regional

JAKARTA: Pemerintah mengkaji untuk menerapkan lisensi modern untuk frekuensi secara regional agar pemanfaatannya bisa optimal dan berguna bagi masyarakat luas.

Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) Depkominfo, menandaskan munculnya isu tidak optimalnya penggunaan frekuensi tak dapat dilepaskan dari pemberian lisensi secara nasional kepada operator telekomunikasi.

"Padahal faktanya operator lebih membangun di area yang dinilai komersial, sehingga pemerintah sedang memikirkan untuk memberikan lisensi berdasarkan regional," katanya di sela-sela seminar di bidang Pos dan Telekomunikasi, pekan lalu.

Sementara operator yang telanjur diberikan lisensi nasional tetapi tidak dioptimalkan pada daerah tertentu akan diberikan hak pengelolaan ke operator yang mampu. Pemerintah menilai pemberian frekuensi tersebut tidak membuat pemilik lisensi lama kehilangan haknya karena setelah satu tahun dikomersialkan tetap dibolehkan untuk ikut menggunakan dengan pola roaming lokal.

"Dengan konsep tersebut maka diharapkan sumber daya alam yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara optimal," tegasnya.

Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam menandaskan pemerintah sebaiknya memberlakukan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berdasarkan lebar pita, bukannya jumlah base transceiver station (BTS) seperti saat ini sehingga mempermudah operator dalam membayarnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui kelemahan penilaian berdasarkan infrastruktur adalah operator mampu memenuhi pembangunan sesuai kapasitas tetapi tidak dalam jumlah pelanggan.

"Kasus yang paling aktual adalah Natrindo Telepon Seluler yang hanya memiliki 800 BTS dengan jumlah 10.000 pelanggan," ujarnya.

Padahal secara penguasaan frekuensi, lanjutnya, NTS menguasai 10 MHz untuk 2G dan 5 MHz di 3G.

Cabut frekuensi

Pemerintah memberikan waktu hingga enam bulan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur NTS setelah operator tersebut mendapatkan peringatan pertama.

Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk langsung mencabut frekuensi yang terbukti tidak optimal penggunaannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Anggota Komisi I DPR Deddy Djamaluddin Malik menyayangkan sikap pemerintah yang tidak secara tegas mengambil alih frekuensi yang terbukti kurang optimal dimanfaatkan dan cenderung mengulur-ulur waktu.

Head of Corporate Communication PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) Anita Avianty menilai pihaknya telah memenuhi ketentuan dalam lisensi modern bahkan dalam waktu dekat akan segera diluncurkan secara komersial layanan Axis di Bandung.

Namun dia enggan menyebutkan jumlah BTS dan kapasitas jaringan yang dimilikinya hingga saat ini.

Saat ini pemerintah melakukan audit frekuensi 3G milik NTS dan akan dilanjutkan terhadap jaringan 2G operator tersebut.

Pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait dengan keberadaan sumber daya alam yang ternyata belum digunakan secara optimal tersebut. Pemerintah khawatir bila dilelang, harganya akan turun dari saat ini.

Ditjen Postel Pemerintah menyiapkan dua opsi bagi frekuensi yang digunakan oleh NTS jika terbukti penggunaannya tidak optimal.

Dua opsi itu adalah menawarkan frekuensi tersebut kepada operator yang berminat dengan pola menawarkan sesuai harga yang berlaku di pasar atau melakukan tender ulang. (arif.pitoyo@[tautan dihapus])

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Hehehehe,Axis jadi target niy
btw, knapa nggak menanyakan Three?
Padahal Three belum melakukan penggelaran jaringan 3G nya lho

*bukan pegawai NTS,Three*
Hanya penikmat promo NTS

harga axis untuk outlet kisaran 6000 ya , berapa harga ecerannya ya

Quote:
adeah98 said:
harga axis untuk outlet kisaran 6000 ya , berapa harga ecerannya ya

di malang antara 6000 ampe 8000 (nomor biasa bgt) nomor cantik ada yg smpe 200.000..

Kecepatan internet AXIS 3G di malang 2 hari ini agak lemot...donlod = 123kbps ; uplod = 46kbps ... sama aja kayak starone...huhuhuhu...

Three sdh menggelar layanan 3Gnya, tp cm di area Jkt sj. Gue ada kartu Three & bbrp kali prnh cb video call ke opr lain. Utk area di luar Jkt, mgkn blm ada layanan 3Gnya.

Utk Axis, layanan 3Gnya mgkn malah lebih luas drpd Three, buktinya bbrp posting sdh blg ada sinyal 3G di luar area Jkt. Cm komersialisasinya yg blm terdengar gaungnya...

bener tuh .. beberapa hari yang lalu di "3" tanda 3G muncul. asik nih nambah provider yang bisa 3G. tapi untuk internetnya 3 masih mahal yah ....

Klo utk Three mgkn dia lebih mengutamakan layanan suara & SMS sj, dg asumsi ga smua org bth layanan data, jd dia ksh promonya di tarif telpon & SMS.

Utk Axis, dia banyak kasih yang baru. Smg akan ada koneksi internet 3G/GPRS dg tariff Rp 1/detik...

waktu liburan di bandung kemarin, coverage 3G axis udah lumayan lho. Di daerah stadion siliwangi sinyalnya full, kecepatan inet mantaf di 3G, rata2 380kbps. Di daerah pintu tol pasteur juga sinyal 3G lumayan bagus.

Nah di jkt nih yg belum ada sinyal 3G-nya di daerah cipete ga ada 3G, di daerah sunter 2 mal artha gading juga ga ada... inetnya lelet euy kalo pake gprs aja mah. ayo dong axis, buruan digelar 3G-nya, biar ga dicabut ama beliau2

mau nanya dong..kodenya Axis apa yah?..semi CDMA atau semi GSM?

mau tanya Axis pakai Awalan berapa yah?

nomor axis pake awalan 0838 kalo bekas nomor lipo di sby 0833 tetep bisa jadi axis.

CMIIW

Quote:
rusco said:
Utk Axis, dia banyak kasih yang baru. Smg akan ada koneksi internet 3G/GPRS dg tariff Rp 1/detik...

klo saya...moga2 ada Koneksi internet 3G dengan tariff Rp 1/menit.... masa kalah sm voice...voice aja udh ada yg Rp 600 sepuasnya...

Quote:
Belanak said:
bener tuh .. beberapa hari yang lalu di "3" tanda 3G muncul. asik nih nambah provider yang bisa 3G. tapi untuk internetnya 3 masih mahal yah ....

Akses data Three : Rp 10,-/kb

Quote:
iPhine said:
klo saya...moga2 ada Koneksi internet 3G dengan tariff Rp 1/menit.... masa kalah sm voice...voice aja udh ada yg Rp 600 sepuasnya...

Kalo saya pesimis bisa Rp 1/kb, karena sebenarnya Axis sebagian mengambil bandwith ke Indosat.
Indosat saja melalui IM3 dan Mentari kan menjual Rp 1/kb, jadi sulit jika mengharapkan tarif RETAIL data Axis menjadi sebegitu.

om prayudi,
bisa aja sih AXIS jual Rp 1/kb, tapi share ratio-nya jadi lebih gede dari Mentari/IM3
misalnya Kalo normal 1:40, bisa-bisa 1:80.
buntutnya, tetep aja lambat, hehehe.

Quote:
San said:
om prayudi,
bisa aja sih AXIS jual Rp 1/kb, tapi share ratio-nya jadi lebih gede dari Mentari/IM3
misalnya Kalo normal 1:40, bisa-bisa 1:80.
buntutnya, tetep aja lambat, hehehe.

Betul pak San.
Sekarang kita nantikan aja tarif komersial untuk akses data Axis
Sementara ini, kita akui daya tarik utama dari Axis adalah tarif sms yang murah ( Rp 60 all operator ) dan free quota data 100 Mb

lebih tepatnya: yg Utama, free 100mb/bln nya
perdana jd laris manis
ga tau lg abis bln mei pas dah ga free lg,gmn nasibnya?